Materi KUP — Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan

A. Landasan Hukum Pajak

Dasar hukum perpajakan ada di Pasal 23A UUD 1945: pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang.

B. Perkembangan Sistem Perpajakan Indonesia

• Sebelum Reformasi Pajak 1983 → Official Assessment System
• Setelah Reformasi Pajak 1983 → Self Assessment System (wajib pajak menghitung sendiri pajaknya)

C. Sistem Pemungutan Pajak

• Official Assessment System — besar pajak ditentukan fiskus, WP pasif, utang pajak timbul setelah SKP diterbitkan.
• Self Assessment System — WP menghitung, menyetor, dan melapor sendiri; fiskus hanya mengawasi.
• Withholding Tax System — pihak ketiga diberi kewenangan memotong/memungut pajak (mis. perusahaan memotong PPh 21 karyawan).

A. Kewajiban Mendaftarkan Diri

Orang pribadi/badan yang memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif wajib daftar NPWP ke DJP. Berlaku juga bagi pihak yang wajib memotong/memungut pajak.

B. NPWP

Identitas wajib pajak untuk administrasi perpajakan. Ketentuan terbaru sejak sistem Coretax:

• Orang pribadi penduduk → pakai NIK sebagai NPWP
• Orang pribadi non-penduduk → NPWP dibuat sistem
• Badan usaha → NPWP dibuat sistem

C. NITKU (Nomor Induk Tempat Kegiatan Usaha)

Mulai 1 Juli 2024, menggantikan NPWP cabang. Terdiri atas nomor NPWP + nomor urut cabang, dipakai sebagai identitas transaksi cabang (mis. di Faktur Pajak).

D. Wanita Kawin

• Penghasilan digabung dengan suami → pakai NPWP suami.
• Ada perjanjian pisah harta/penghasilan atau dikenai pajak terpisah → boleh punya NPWP sendiri.

E. PKP (Pengusaha Kena Pajak)

Pengusaha yang menyerahkan BKP/JKP, wajib: memungut PPN, membuat Faktur Pajak, menyetor PPN, dan melaporkan SPT Masa PPN. Pengusaha yang belum memenuhi ketentuan tertentu bisa mengajukan pencabutan status PKP.

A. Pembukuan

Proses pencatatan teratur untuk mengumpulkan data keuangan: harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, harga perolehan & penyerahan barang/jasa — ditutup dengan laporan keuangan (neraca & laba rugi).

B. Pencatatan

Pengumpulan data teratur tentang peredaran bruto, penerimaan bruto, dan penghasilan bruto — dasar menghitung pajak terutang, termasuk penghasilan bukan objek pajak maupun yang dikenai pajak final.

C. Wajib Pembukuan

• Wajib Pajak Badan.
• WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas — kecuali yang boleh pakai NPPN.

D. Cukup Pencatatan

• WP Orang Pribadi yang pakai Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).
• WP Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha/pekerjaan bebas.

E. Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

WP OP dengan peredaran bruto < Rp4,8 miliar boleh pakai norma, syaratnya kasih tau DJP paling lambat 3 bulan pertama tahun pajak. Kalau gak dikasih tau, dianggap pilih pembukuan.

F. Prinsip Pembukuan

• Itikad baik & mencerminkan kondisi usaha sebenarnya
• Huruf Latin, angka Arab, mata uang Rupiah
• Bahasa Indonesia (atau bahasa asing yang diizinkan)
• Konsisten (taat asas)
• Stelsel kas atau akrual
• Perubahan metode harus disetujui DJP

A. Kewajiban Membayar Pajak

Setiap WP wajib membayar & menyetor pajak terutang — pajak yang harus dibayar pada Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak tertentu.

B. Sarana Pembayaran

Pakai Kode Billing (Billing System), dibayar lewat Teller Bank, Kantor Pos, ATM, atau Internet Banking. Kode Billing didapat setelah input data transaksi perpajakan secara elektronik.

C. Batas Waktu Pembayaran Pajak (sering keluar di ujian)

• Tanggal 10 bulan berikutnya — PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh Final yang dipotong, PPh 22 tertentu
• Tanggal 15 bulan berikutnya — PPh Pasal 25, PPh Final yang dibayar sendiri, PPN tertentu

D. Ketetapan Pajak

Kalau diterbitkan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Keberatan, atau Putusan Banding → harus dilunasi 1 bulan sejak diterbitkan (bisa jadi 2 bulan untuk WP tertentu).

E. Pelaporan Pajak

Lewat SPT Masa & SPT Tahunan. Pembayaran harus dilakukan sebelum penyampaian SPT kalau masih ada pajak yang harus dibayar.

A. Pengertian

Kewenangan DJP untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak & melaksanakan ketentuan perpajakan lainnya.

B. Pemeriksaan Pajak

Kegiatan mengumpulkan & mengolah data, mengumpulkan bukti — dilakukan secara objektif, profesional, berdasarkan standar pemeriksaan.

C. Tujuan Pemeriksaan

• Menguji kepatuhan wajib pajak
• Tujuan lain sesuai ketentuan perpajakan

D. Jenis Pemeriksaan

• Pemeriksaan Kantor — dilakukan di kantor DJP
• Pemeriksaan Lapangan — di kantor WP, tempat usaha, tempat tinggal, atau lokasi lain yang ditentukan DJP

E. Kapan Pemeriksaan Dilakukan?

Contoh: minta restitusi, SPT rugi, terlambat SPT, hasil analisis risiko, merger, likuidasi, perubahan tahun buku, revaluasi aktiva tetap.

A. Penetapan Pajak

Dalam sistem Self Assessment, WP tetap wajib bayar pajak meski belum ada SKP. Jumlah pajak menurut SPT dianggap benar sampai DJP menemukan bukti sebaliknya.

B. Jenis Surat Ketetapan Pajak (wajib hafal)

• SKPKB → Kurang Bayar
• SKPKBT → Kurang Bayar Tambahan
• SKPLB → Lebih Bayar
• SKPN → Nihil

C. SKPKB

Diterbitkan kalau: ada pajak kurang bayar, tidak menyampaikan SPT, tidak melakukan pembukuan, atau hasil pemeriksaan menemukan kekurangan pajak. Umumnya bisa diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun sejak pajak terutang.

D. STP (Surat Tagihan Pajak)

Dipakai untuk menagih bunga, denda, atau kekurangan pembayaran tertentu. Biasanya nilainya tidak sebesar SKPKB.

A. Imbalan Bunga

Diberikan kalau DJP terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak, atau ada kelebihan bayar akibat proses keberatan, banding, maupun pembetulan.

B. Penyebab Imbalan Bunga

• Terlambat menerbitkan SKPLB
• Terlambat mengembalikan restitusi
• Keberatan dikabulkan
• Banding dikabulkan
• PK dikabulkan
• Pembetulan menyebabkan lebih bayar

C. Besarnya Imbalan

Kalau pengembalian melebihi batas waktu 1 bulan, WP dapat imbalan bunga sesuai tarif bunga per bulan sampai diterbitkan SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak).

A. Urutan Upaya Hukum

• Pembetulan
• Pengurangan/Penghapusan Sanksi
• Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak
• Keberatan
• Banding
• Gugatan
• Peninjauan Kembali (PK)

B. Pembetulan (Pasal 16)

Dilakukan kalau ada salah tulis, salah hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan perpajakan. Bisa karena permohonan WP atau karena jabatan (inisiatif DJP).

C. Keberatan

Diajukan ke DJP kalau WP tidak setuju terhadap SKPKB, SKPKBT, SKPLB, atau SKPN.

D. Banding

Kalau keputusan keberatan masih tidak memuaskan, WP bisa mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

E. Peninjauan Kembali (PK)

Upaya hukum terakhir, diajukan ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Pajak.